Pada hari Senin, 22 April 2019 PEBOSS mendatangkan pembicara Yulia Sari seorang praktisi yang bekerja di PT Johnson&Johnson Indonesia. Acara dihadiri oleh Dr. Hadisudjono Sastrosatomo (Tim Pengarah PEBOSS), Ir. Andi Ilham Said, Ph.D. (Ketua Pusat Kajian dan Pengembangan Produk PPM), alumni dan karyawan PPM Manajemen. Narasumber yang berlatar belakang farmasi memahami seluk beluk Bisnis obat di Indonesia. Beliau merasakan ada yang tidak etis dalam industri yang digeluti, sehingga dalam perkembangannya beliau ikut menjadi anggota International Pharmaceutical Manufacturing Group (IPMG) untuk berkontribusi dalam pengembangan kode etik IPMG. Beliau juga seorang asesor untuk sertifikasi Integritas untuk LSP-KPK.
Penyaji prihatin pada Indeks Persepsi Korupsi negara Indonesia yang masih tinggi, meskipun dalam 5 tahun terakhir skornya membaik namun praktik korupsi masih kental dirasakan. Beliau menyoroti kasus suap di layanan Kesehatan, terutama peresepan obat dari dokter ke pasien. Bukan rahasia umum jika seorang dokter memberikan resep obat karena insentif yang akan diterima dari produsen obat. Hal tersebut adalah pelanggaran etika, dimana seharusnya dokter independen untuk memberikan resep obat yang cocok dengan kebutuhan pasien. Karena pada praktiknya sering terjadi resep diberikan berlebihan karena dokter mengejar insentif dari produsen obat.
Sudah terdapat sejumlah peraturan untuk mengatur praktik industri Kesehatan di Indonesia. Salah satu yang mengemuka adalah suap / pemberian dari produsen obat ke dokter. Pemberian yang bisa diterima adalah insentif bagi dokter untuk edukasi pengobatan oleh produsen obat, namun tetap harus dilaporkan kepada Rumah sakit tempat dokter tersebut bekerja.
Disampaikan oleh penyaji bahwa telah terbit Peraturan MA yang memungkinkan perusahaan/korporasi menerima sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan karyawannya. Terutama jika terbukti perusahaan : mendapatkan keuntungan, mengijinkan, atau mengabaikan atas tindakan kriminal yang terjadi. Di sini perusahaan bisa dipidanakan, sehingga diperlukan Staf Integritas untuk menangani integritas di perusahaan.
Untuk menjadikan integritas sebagai jalan hidup perusahaan diperlukan hal-hal berikut. Pertama adalah dukungan penuh dari pucuk pimpinan perusahaan dan mejadikannya budaya perusahaan. Kedua menciptakan organisasi compliance yang independen, serta mengangkat Staf Compliance bersertifikat untuk menangani urusan inegritas di perusahaan.
Sebagaimana dilakukan di PT Johnson&jonhson Indonesia, terdapat delapan langkah-langkah untuk menangani isu-isu etika di organisasi. Langkah itu adalah: (1) Pengamatan, dengan merancang kantor compliance dan komite yang bekerja, (2) Pelatihan anti korupsi yang berkala, (3) Kebijakan &Prosedur dalam bentuk system untuk dijalankan, (4) Proses Kepatuhan pada hokum dan peraturan, (5) Whistle Blowing System yang dijamin kerahasiaannya, (6) Tindakan Perbaikan (7) Penegakan Peraturan dan Disiplin dan (8) Asesmen Risiko, Monitoring dan Audit atas isu-isu etika.
Dalam menjalankan pembentukan organisasi yang berintegritas, penyaji menghadapi tantangan dimana banyak isu pelanggaran etis yang dianggap lumrah sehingga perlu ketegasan dan batasan yang jelas dalam implementasinya. (sap)
Comments