UN Global Compact Network Indonesia's Business Ethics and Governance Working Group Memajukan Transparansi Sektor Publik-Swasta dalam Kolaborasi dengan PPM Manajemen dan MedcoEnergi
- PEBOSS PPM - Prisapta
- Mar 4
- 3 min read
JAKARTA - Anggota Global Compact Network Indonesia's (IGCN) - Business Ethics and Governance Working Group (BEGWG), bertemu pada 28 Februari 2025 di PPM Manajemen untuk membahas tantangan dan berbagi praktik terbaik dalam hubungan bisnis-pemerintah yang transparan. Sesi yang bertajuk "Working with Government Officials," tersebut menandai pertemuan ketiga BEGWG dan diselenggarakan bersama oleh IGCN dengan PPM Manajemen dan PT Medco Energi Internasional Tbk.
Sebagai bagian dari BEGWG, PPM Manajemen memainkan peran strategis dalam mempromosikan praktik bisnis yang etis dan transparan, khususnya dalam membina hubungan yang konstruktif antara sektor swasta dan pemerintah. Tjahjono Soerjodibroto, Ketua Yayasan PPM, dalam pembukaannya menyoroti perlunya bisnis untuk memahami dan mengadopsi praktik yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. "Diskusi ini memperkuat komitmen kita untuk membangun ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan kompetitif," kata Soerjodibroto. "Melalui inisiatif ini, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika." Berdasarkan pernyataan tersebut, Josephine Satyono, Direktur Eksekutif IGCN, menekankan bagaimana tata kelola yang etis mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. "Dalam lingkungan bisnis yang kompleks saat ini, interaksi antara sektor swasta dan pemerintah tidak dapat dihindari, mulai dari manajemen kontrak dan perizinan hingga kepatuhan terhadap peraturan," kata Josephine. "Perusahaan yang menjunjung tinggi integritas dalam interaksi ini memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan, mencapai manajemen risiko yang lebih baik, dan mengamankan keberlanjutan jangka panjang."
Sesi tersebut menampilkan presentasi dari para ahli. Dian Rachmawati, Kepala Satgas Kampanye di Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menguraikan potensi risiko korupsi perusahaan, dampaknya terhadap bisnis, dan strategi pencegahan. Ia merinci peraturan dan prosedur yang ada, mengklarifikasi peran KPK dalam mengawasi interaksi sektor publik-swasta. Ronny Siahaan, Kepala Audit & Kepatuhan Perusahaan di MedcoEnergi, berbagi wawasan dari pengalaman sektor energi dalam mengelola interaksi yang luas dengan pemerintah dan tantangan nyata yang dihadapi perusahaan dalam proses ini. Presentasinya menyoroti area kritis dalam kemitraan publik-swasta serta strategi untuk mengatasi tantangan ini. "Sektor energi menghadapi tantangan kepatuhan yang unik dalam interaksi dan hubungan dengan pemerintah," kata Ronny. "Pengalaman kami menunjukkan bahwa protokol yang akuntabel dan transparan dengan standar etika yang tinggi bermanfaat bagi operasi bisnis dan pengawasan regulasi."
Menutup sesi, Aditayani Indra Kukila, Direktur PT Binaman Utama-PPM Manajemen, memaparkan kerangka kerja untuk membangun praktik etika yang berkelanjutan dan menekankan peran penting pemangku kepentingan nonbisnis, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil, dalam memastikan hubungan bisnis-pemerintah yang transparan dan etis. Hal ini juga menunjukkan bahwa PPM Manajemen juga menyumbangkan keahliannya dalam membina transparansi dan dalam memastikan kerangka kerja integritas yang kuat dalam organisasi.
Diskusi tersebut mengidentifikasi beberapa area untuk memperkuat sistem integritas bisnis. Peserta berbagi perspektif tentang peningkatan transparansi, tata kelola, dan integritas bisnis serta tentang penetapan protokol yang lebih jelas untuk interaksi publik-swasta. Lebih jauh, pengalaman PPM Manajemen dalam menilai pegawai KPK juga memberikan wawasan tentang aplikasi praktis dalam membina budaya organisasi yang transparan dan akuntabel. Hal itu menyoroti pentingnya penilaian kepemimpinan dalam bisnis yang etis, baik di sektor publik maupun swasta, yang meningkatkan integritas yang tertanam di semua tingkat pengambilan keputusan. Selain itu, beberapa hal penting lainnya yang dibahas dalam diskusi interaktif tersebut menyebutkan bahwa transparansi dalam pembayaran tercermin dalam laporan keuangan, yang merupakan akuntabilitas dalam pembukuan, praktik terbaik yang penting untuk operasi bisnis yang bertanggung jawab.
Sesi ini menandai langkah selanjutnya menuju pembangunan ekosistem bisnis yang lebih transparan di Indonesia. Anggota BEGWG menyatakan komitmen mereka untuk terus berbagi praktik terbaik dan mengembangkan solusi praktis untuk perilaku bisnis yang etis. Kelompok kerja berencana untuk melanjutkan diskusi ini di sesi-sesi mendatang, dengan fokus pada penguatan sistem integritas di seluruh aspek bisnis.
Comentarios